PUBLIC RELATIONS DALAM POLITIK

PUBLIC RELATIONS DALAM POLITIK

Public Relations memiliki peran dalam membangun suatu citra, tapi apakah cukup sekedar membangun citra seseorang dan agar membuat orang tersebut popular? Konsep yang harus kita lihat bagaimana sebuah alur dalam proses menjadi menarik dan menuai hasil yang baik berkaitan dengan seseorang dapat diterima dan dinilai baik oleh stakeholder yang berkaitan.

Peran Public Relations

1. IDENTITAS, Public relations diharapkan dapat menciptakan seseuatu identitas seseorang atau sebuah organisasi yang tepat. Identitas tersebut harus memiliki nilia-nilai kuat yang berkaitan dengan orang atau perusahaan tersebut. Bagaimana public relations dapat membuat suatu identitas yang baik dan positif? Public relations harus lebih kreatif dan jujur dalam proses pembuat identitas tersebut.

2. KOMUNIKASI, setelah identitas tersebut dibuat dengan matang dan tepat, pesan identitas tersebut dikemas dengan baik dan menarik untuk dikomunikasinya oleh praktisi Public Relations dengan media cetak atau elektronik atau mungkin dengan media langsung berdiskusi dengan public yang bekaitan.

3.INTERPRETASI, pesan yang dikomunikasi oleh praktisi public relations diharapkan memberi stimulus sehingga terjadi proses pemaknaaan pesan oleh public terhadap pesan tersebut.

4. PERSEPSI, pesan yang diinterpretasikan oleh public akan menjadi perang kognitif bagi si penerima pesan (komunikan), jika komunikan tersebut bersifat pasif,kemungkinan pesan tersebut dapat diterima dengan mudah dan cepat dimengerti, tetapi bila komunikan tersebut bersifat lebih kritis maka akan menjadi suatu tantangn bagi praktisi public relations bagaimana untuk menyelarasakan atau mencapai harapan persepsi public terhadap citra seseorang atau organisasi tersebut.

5. CITRA, pembuatan identitas yang baik dan kuat, begitu juga mengkomunikasikan pesannya dengan efektif dan tepat, sehingga interpretasi pesan dapat berjalan dengan mudah dan memberikan hasilkan persepsi publik yang diharapkan, maka citra positif dari seseorang atau organisasi sudah terbentuk dengan berhasil yang dilakukan oleh peran praktisi public relations.

6. REPUTASI, memiliki citra yang baik atau positif , atau lebih sederhananya menjadi popular hal tersebut tidaklah cukup. Pembanguan citra harus disertai bagaimana dapat menghasilkan suatu reputasi yang nyata dan selaras dengan apa yang dibangun melalui identitas positif yang melekat pada citranya. Citra yang memiliki karakter,dan karakter harus memiliki identitas yang kuat, karakter bagaikan pohon, sedangkan reputasi bagikan bayangan. Dimana ada pohon selalu ada bayangan.

Krisis Etika, "Public Relations", dan Politik

Permasalahan-permasalahan negeri ini yang sempat mencuat menjadi agenda setting-nya media massa, ternyata bisa dipotret dari perspektif etika, public relations, dan politik. Etika bagi para pejabat menyangkut penampilan (profil) dalam rangka menciptakan citra dan reputasi (lihat Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto. 2006 171). Sedangkan public relations berfungsi sebagai "jembatan komunikasi" antara suatu organisasi dan lembaga lain serta berbagai elemennya. Tujuannya supaya terjadi saling pengertian antara kedua belah pihak, dan akhirnya terciptanya citra positif serta dukungan publik terhadap keberadaan organisasi (lihat Elvinaro Ardianto. 2009 27). Sementara politik itu sendiri berkaitan dengan masalah kekuasaan, termasuk mempertahankan kekuasaan.

Public Relations & Personal Branding Tokoh Partai Politik

Nilai belanja iklan para calon-calon kepala daerah yang dibelanjakan diberbagai media, cetak dan elektronik mencapai ratusan juta rupiah. Bahkan, terdengar isu, salah seorang calon kepala daerah di wilayah pemilihan Jawa Tengah konon mengeluarkan 1 Milyar rupiah sebagai upaya personal branding lewat iklan. Jumlah itu belum ada apa-apanya dibandingkan iklan para ketua partai besar yang ditengarai sedang mempersiapkan diri menuju kursi RI-1. Sebut saja Wiranto, Prabowo dan Sutrisno Bachir. Nama yang disebut belakangan ini konon kabarnya menggelontorkan belanja iklan hingga 30 milyar rupiah.

Public Relations : Awareness, Attitude and Action!

Kesadaran, bersikap dan bertindak. Sebuah mantra di dunia PR yang didengung-dengungkan sejak dulu. Strategi PR hadir sebagai alat bantu untuk mendekatkan sebuah rencana menuju ke sebuah keberhasilan. Jika iklan dihadirkan untuk menunjukkan sebuah produk atau seorang tokoh yang memuji-muji dirinya sendiri lewat jargon-jargon bombastis khas iklan, maka PR melakukan hal yang berbeda.

PEMA Unsyiah: Komunikasi Politik Elit Aceh Masih Labil Senin, 02 April 2012 15:42 WIB FURQAN ISHAK AKSA | Foto : PEMA UNSYIAH Ini Hasil Lengkap Pertemuan Elit Aceh dengan Menko Polhukam dan Mendagri MENJELANG Pemilukada Aceh yang tinggal satu minggu lagi, PEMA Unsyiah menilai Komunikasi Politik antar elit Aceh masih labil. Ini terbukti dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran atau insiden-insiden yang terjadi di berbagai daerah di Aceh. Misalnyapembakaran mobil, pemukulan dan bahkan pelemparan dan pengeroyokan tim sukses calon kepala daerah. Hal ini terjadi karena interaksi sistem politik antar elit tidak berjalan dengan baik, sehingga memuncukan kecurigaan antar kubu calon kepala daerah. Pasca Pemilukada, PEMA Unsyiah menilai bahwa perlu ditentukan strategi-strategi yang akan digunakan untuk mengawal janji-janji politik kandidat terpilih untuk mewujudkan apa yang telah ia sampaikan pada saat kampanye. Jangan sampai hal-hal yang telah di janjikan oleh kandidat terpilih pada saat kampanye menjadi pembohongan publik, kita tidak ingin fakta yang terjadi dilapangan nantinya berbeda dengan hal yang dijanjikan. Untuk itu, pada Senin 2 April 2012, PEMA Unsyiah mengadakan Seminar Kebangsaan Komunikasi Politik dengan mengangkat tema “komunikasi Politik, Manis di Bibir Lain di Hati” dengan menghadirkan DR. Ahmad Farhan Hamid (Wakil Ketua MPR RI), Fajran Zain (Pengamat Politik Aceh), dan Basri Efendi, SH (Toko Pemuda Aceh).

PEMA Unsyiah: Komunikasi Politik Elit Aceh Masih Labil

Senin, 02 April 2012 15:42 WIB

FURQAN ISHAK AKSA | Foto : PEMA UNSYIAH

Ini Hasil Lengkap Pertemuan Elit Aceh dengan Menko Polhukam dan Mendagrib

 MENJELANG Pemilukada Aceh yang tinggal satu minggu lagi, PEMA Unsyiah menilai Komunikasi Politik antar elit Aceh masih labil. Ini terbukti dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran atau insiden-insiden yang terjadi di berbagai daerah di Aceh. Misalnyapembakaran mobil, pemukulan dan bahkan pelemparan dan pengeroyokan tim sukses calon kepala daerah. Hal ini terjadi karena interaksi sistem politik antar elit tidak berjalan dengan baik, sehingga memuncukan kecurigaan antar kubu calon kehttp://www.blogger.com/post-create.g?blogID=67952687191858285pala daerah.

Pasca Pemilukada, PEMA Unsyiah menilai bahwa perlu ditentukan strategi-strategi yang akan digunakan untuk mengawal janji-janji politik kandidat terpilih untuk mewujudkan apa yang telah ia sampaikan pada saat kampanye. Jangan sampai hal-hal yang telah di janjikan oleh kandidat terpilih pada saat kampanye menjadi pembohongan publik, kita tidak ingin fakta yang terjadi dilapangan nantinya berbeda dengan hal yang dijanjikan.
Untuk itu, pada Senin 2 April 2012, PEMA Unsyiah mengadakan Seminar Kebangsaan Komunikasi Politik dengan mengangkat tema “komunikasi Politik, Manis di Bibir Lain di Hati” dengan menghadirkan DR. Ahmad Farhan Hamid (Wakil Ketua MPR RI), Fajran Zain (Pengamat Politik Aceh), dan Basri Efendi, SH (Toko Pemuda Aceh).

Langganan: Poskan Komentar (Atom)

Twitter Updates

human interest

powered by

Upaya membangun komunikasi politik

“Upaya Membangun Komunikasi Politik yang Sistematis, Sinergis, dan Efektif pada Kementerian/Lembaga”

Kesuksesan Kementerian/Lembaga dipengaruhi oleh kapabilitas dan kompetensi masing-masing individual dan kerjasama antar stakholder dalam organisasi Kementerian/lembaga. Dalam menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya komunikasi. Ditinjau berdasarkan teknis pelaksanaannya, komunikai dapat dirumuskan sebagai kegiatan dimana seseorang menyampaikan pesan melalui media tertentu kepada orang lain dan sesudah menerima pesan serta memahami sejauh mana kemampuannya, penerima pesan menyampaikan tanggapan melalui media tertentu kepada orang yang menyampaikan pesan tersebut kepadanya. Pentingnya peran komunikasi politik di Kementerian/Lembaga ini, maka diadakanlah Forum Group Discussion tentang “Upaya Membangun Komunikasi Politik yang Sistematis, Sinergis, dan Efektif Kementerian/Lembaga” yang diselenggarakan oleh Deputi Seswapres Bidang Politik, Sekretariat Wakil Presiden, pada Selasa, 11 Oktober 2011 Jam 09.00 s/d 12.00 WIB di Ruang Rapat Gedung II Lt. 1 Sekretariat Wakil Presiden RI. Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat.

Kebebasan atas informasi, termasuk hak atas akses untuk memperoleh informasi yang dimiliki oleh kementerian sebagai badan publik, telah lama diakui dalam konsititusi dan undang-undang. Transparansi sangatlah penting bagi akuntabilitas dan dasar Kebijakan. Tujuan menyeluruh kebijakan yang dikeluarkan kementerian adalah untuk “meningkatkan kepercayaan dan kemampuan pemangku kepentingan untuk terlibat dengan masyarakat sebagai penerima dan pengambil informasi, sehingga perlu adanya upaya membangun komunikasi politik yang sistematis, sinergis, dan mengefektifkan kementerian/lembaga dalam penyampaian komunikasi kepada masyarakat”. Kata Dadan Wildan, Staf Ahli Mensesneg Bidang Komunikasi dan Informatika saat menyampaikan pengantar diskusinya.

Diskusi selanjutnya dipaparkan oleh Daniel Theodore Sparringa, Staf khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, yang membahas mengenai bagaimana membentuk komunikasi politik yang mempengaruhi penerima informasi. Beliau menjelaskan 4 (empat) hal teknis pengucapan dalam penyampaian informasi, yaitu 1) melodi, 2) intonasi, 3) speed, 4) pause, 5) vokal. Dalam menyampaikan suatu informasi memerlukan adanya keterampilan dari penyampaian informasi dalam bentuk 1) pengucapan, 2) pelafalan, 3) pengontrolan suara, 4) pengendalian diri, 5) pengontrolan gerak-gerik tubuh, 6) pemilihan kata, kalimat, dan pelafalannya, 7) pemakaian bahasa yang baik, 8) pengorganisasian ide. Arti secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dalam penyampaian informasi merupakan sarana menyampaikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan si penerima informasi.  

PEMA Unsyiah: Komunikasi Politik Elit Aceh Masih Labil

Senin, 02 April 2012 15:42 WIB

FURQAN ISHAK AKSA | Foto : PEMA UNSYIAH

Ini Hasil Lengkap Pertemuan Elit Aceh dengan Menko Polhukam dan Mendagri

MENJELANG Pemilukada Aceh yang tinggal satu minggu lagi, PEMA Unsyiah menilai Komunikasi Politik antar elit Aceh masih labil. Ini terbukti dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran atau insiden-insiden yang terjadi di berbagai daerah di Aceh. Misalnyapembakaran mobil, pemukulan dan bahkan pelemparan dan pengeroyokan tim sukses calon kepala daerah. Hal ini terjadi karena interaksi sistem politik antar elit tidak berjalan dengan baik, sehingga memuncukan kecurigaan antar kubu calon kepala daerah.

Pasca Pemilukada, PEMA Unsyiah menilai bahwa perlu ditentukan strategi-strategi yang akan digunakan untuk mengawal janji-janji politik kandidat terpilih untuk mewujudkan apa yang telah ia sampaikan pada saat kampanye. Jangan sampai hal-hal yang telah di janjikan oleh kandidat terpilih pada saat kampanye menjadi pembohongan publik, kita tidak ingin fakta yang terjadi dilapangan nantinya berbeda dengan hal yang dijanjikan.

Untuk itu, pada Senin 2 April 2012, PEMA Unsyiah mengadakan Seminar Kebangsaan Komunikasi Politik dengan mengangkat tema “komunikasi Politik, Manis di Bibir Lain di Hati” dengan menghadirkan DR. Ahmad Farhan Hamid (Wakil Ketua MPR RI), Fajran Zain (Pengamat Politik Aceh), dan Basri Efendi, SH (Toko Pemuda Aceh).

PERBANDINGAN KOMUNIKASI POLITIK PRESIDEN INDONESIA

Sumber: Kompas.com, Minggu, 5 April 2009
Penulis: Prof Dr Tjipta Lesmana, M.A.
Terbit : Januari 2009
Penerbit: Gramedia Pustaka Utama
ISBN: 978-979-22-4095-5
Halaman: 426 / HVS
Dalam sebuah tesisnya, Weber pernah menengarai adanya suatu perubahan sosial masyarakat. Perubahan itu tampak jelas ketika adanya suatu perbandingan yang membedakan antara masyarakat zaman sekarang dengan masyarakat sebelumnya. Menurutnya, perubahan itu tidak lepas dari perubahan intelektualitas yang dimiliki individu-individu yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri.
Sebagai makhluk sosial, para presiden pun tidak lepas dari perbedaan antara presiden satu dengan lainnya. Termasuk dari aspek pemahaman maupun penyikapannya terhadap realitas kehidupan bangsa-negara. Memang, secara geneologis jabatan presiden yang dipikul mereka pun tidak jauh berbeda dalam tataran hukum yang mengikat dan mengatur. Namun, dalam praksisnya, pasti akan muncul sejumlah perbedaan. Dari perbedaan-perbedaan inilah yang kemudian menimbulkan sederet realitas kehidupan bangsa-negara yang tidak mesti sama.
Namun, dalam buku ini, tingkat perbedaan intelektulitas seorang presiden dengan presiden lainnya, terbukti bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi perubahan sosial bangsa-negara. Menurut Tjipta Lesmana, perbedaan tingkat emosional dan spiritual juga memiliki andil dalam perubahan. Artinya, tingkat perbedaan intelektualitas, emosionalitas, dan spiritulitas antara Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY, berkorelasi positif dengan perbedaan pola interaksi sosial mereka. Dari perbedaan interaksi sosial yang berkaitan erat dengan pola komunikasi inilah yang akhirnya menghasilkan sesuatu yang berbeda pula. Mulai intrik, lobi politik hingga menyikapi kritik pun, mereka belum tentu sama dalam satu pola komunikasi politik.

Komunikasi Politik yang Rasional

posted January 3, 2012 by Gunawan Permadi / 9 Comments / 2370 views

BELUM lagi sehari berlalu ketika banyak orang takjub, bangga, dan sebuncah perasaan optimistis menyimak kabar Wali Kota Solo Joko Widodo dan Wakil Wali Kota Hadi Rudyatmo menjadikan mobil Esemka sebagai mobil dinas, sudah muncul kontroversi seputar keputusan tersebut. Adalah Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo yang menyatakan langkah itu merupakan tindakan sembrono. Tanpa tedheng aling-aling khas Bibit, dia mengatakan, keputusan pejabat tidak perlu didasari cari muka.
“Bangga itu boleh. Bangga bahwa anak-anak kita bisa berkarya luar biasa. Tapi kebanggaan itu yang terukur dong. Lha ini belum apa-apa, teruji saja belum kok sudah ada yang berani pasang pelat nomor (untuk kendaraan dinas ). Sembrono itu namanya. Kalau nanti sampai nabrak kebo gimana. Tidak usah cari muka lah,” sergah Bibit saat ditanya wartawan menanggapi penggunaan mobil Esemka itu.
Mobil Esemka adalah hasil rakitan siswa-siswa  SMKN 2 dan SMK Warga Surakarta, yang 80 persen komponennya dibuat di Batur, Klaten. Dua mobil bertipe Super Utility Vehicle (SUV) warna hitam metalik itu diciptakan para siswa dengan dukungan Kiat Motor dan Autocar Industri Komponen.
Setelah media massa memberitakan bahwa mobil rakitan siswa itu sebagai mobil dinas wali kota Solo, tiba-tiba saja Esemka bukan lagi sebagai mobil sebagai alat mobilitas. Ucapan Bibit Waluyo jelas menyiratkan bahwa oleh Jokowi, mobil itu telah dimanfaatkan sebagai bahan komunikasi politik dengan harapan muncul pencitraan tentang sosok Jokowi yang apresiatif dan mendukung karya anak bangsa.

Budaya Pop Sebagai Komunikasi Politik

Posted February 7, 2012
Filed under: Budaya |

Refleksi Sunny <ambon@tele2.se>:   Rupanya tidak ada perbedaan antara balon politik kursi empuk dan balon kasur empuk,  karena mereka menyanyi untuk menarik perhatian dengan hiburan palsu, dimana yang satu mengeruk duit kemudian sedangkan yang lain harus dibayar kontan. Sesudah bisnes selesai tidak ada lagi tanggung jawab dari pihak balon. 

http://www.pikiran- rakyat.com/ cetak/2007/ 112007/30/ 0903.htm

Budaya Pop Sebagai Komunikasi Politik
Oleh Idi Subandy Ibrahim

Mengapa para bakal calon (balon) gubernur atau presiden akhir-akhir ini suka bernyanyi? Mengapa bahkan ada yang merasa perlu menggubah lagu dan meluncurkan album? Mengapa balon pejabat di berbagai daerah nyaris dari Sabang hingga Merauke merasa perlu mencantumkan deretan gelar akademis di kartu nama dan media kampanye 

politiknya?